Soal PG dan Essay Dinamika Kehidupan Bernegara Dalam Konteks Geopolitik Indonesia dan Jawabannya

DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA DALAM KONTEKS GEOPOLITIK INDONESIA

Berikut ini , Soal LKS PG dan Essay PKN Kurikulum 2013, beserta kunci Jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat.

Soal Pilihan Ganda 1-15

1. Perhatian pernyataan-pernyataan Berikut!
1) DPA menjadi lebih berfungsi.
2) MPR memegang amanat kedaulatan rakyat.
3) sistem legislatif menganut sistem satu kamar.
4) MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD beserta unsur TNI.
5) munculnya lembaga-lembaga negara yang baru seperti DPD, MK dan KY.
Dari pernyataan di atas, yang merupakan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada era Reformasi ditunjukkan pada nomor…
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)
Jawaban: E

2. Pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 yaitu pada masa kabinet…
A. Wilopo
B. Djuanda
C. Sukiman
D. Ali Sastroamidjoyo
E. Burhanuddin Harahap
Jawaban: D

3. Pada masa berlakunya konstitusi RIS tahun 1949, bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia adalah…
A. Serikat dan Parlementer
B. Serikat dan Presidensial
C. Kesatuan dan parlementer
D. Kesatuan dan Presidensial
E. Kerajaan dan parlementer
Jawaban: A

4. Berikut yang menjadi alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5, Juli 1959 adalah…
A. Munculnya banyak partai politik baru
B. Badan konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
C. Setiap keputusan rapat melalui musyawarah/mufakat
D. Adanya tekanan pihak Tertentu guna mewujudkan tujuanya
E. Demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Jawaban: E

5.Dalam demokrasi rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktifitas kehidupan termasuk aktivitas…
A.Sekolah
B.Perdagangan
C.Bisnis
D.Silaturahmi
E.Politik
Jawaban: E

6.Dalam demokrasi pada hakekatnya yang berkuasa adalah…
A.Rakyat
B.Masyarakat
C.Negara
D.Wilayah
E.Raja
Jawaban: A

7.Demokrasi adalah landasan dalam menata sistem…
A.Fluktuasi
B.Pemerintahan Negara
C.Politik
D.Ekonomi
E.Kerakyatan
Jawaban: B

8.Rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah…
A.Kesatuan
B.Kerakyatan
C.Bangsa dan Negara
D.Pemerintahan
E.Negara
Jawaban: C

9.Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan yang artinya…
A.Kebebasan yang dimiliki negara
B.Kebebasan yang dimiliki
C.Kebebasan yang dimiliki presiden
D.Kebebasan yang dimiliki rakyat
E.Kebebasan yang dimiliki pemerintah
Jawaban: D

10.Kebebasan yang dimiliki rakyat dapat dilaksanakan secara…
A.Baik dan Benar
B.Tertib
C.Taat
D.Disiplin
E.Bertanggung Jawab
Jawaban: E

11.Buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik(2008:118-119) dikutip oleh…
A.Miriam Budiardjo
B.Ahmad Sanusi
C.Abraham Lincoln
D.Affan Gafar
E.Boy Chandra
Jawaban: A

12.Berikut prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B.Mayo,kecuali…
A.Menjamin tegaknya keadilan
B.Menolak adanya demokrasi
C.Menyelenggarakan pergantian pimpinan
D.Membatasi pemakaian kekerasan
E.Mengakui dan menganggap wajarnya
keanekaragaman.
Jawaban: B

13.Buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan(2006:48) dikutip oleh…
A.Boy Chandra
B.Alamudi
C.Sri Wuryan dan Syaifullah
D.Ahmad Sanusi
E.Abraham Lincoln
Jawaban: C

14.Berikut yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang benar menurut Alamudi…
A.Menjamin tegaknya keadilan
B.Kekuasaan tertinggi di tangan negara
C.Negara yang berkuasa
D.Kedaulatan Rakyat
E.Menjamin terselenggaranya perubahan
Jawaban: D

15.Prinsip-prinsip demokrasi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang…
A.Disiplin
B.Sosialisme
C.Naturalisme
D.Damai
E.Demokratis
Jawaban: E

Soal Essay 1-5

1. Kemukakan makna kesatuan pertahanan keamanan yang terdapat dalam konsep wawasan Nusantara!
Jawaban: Setiap negara yang berdaulat berhak dan wajib melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sebuah konsep wawasan nusantara untuk menjaga kedaulatan Indonesia,sehingga mampu melindungi semua sumber daya alam yang kita miliki.

2. Identifikasi fungsi Negara Indonesia!
Jawaban:

1. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
2 menegakkan keadilan, melalui badan2 keadilan
3. perlindungan bagi warga masyarakat, baik yang ada didalam maupun diluar.

3. Kemukakan penyimpanan-penyimpangan Terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama!
Jawaban:
1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
4. Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui .

4. Kemukakan beberapa tuntutan masyarakat yang berkembang pada awal masa Reformasi!
Jawaban:
– Pengadilan kepada suharto dan antek antek nya
– Pencabutan Dwifungsi ABRI
– Amandemen Konstitusi
– Melakukan supremasi hukum
– menyingkirkan KKN
– Memberikan otonomi daerah

5. Identifikasi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949!
Jawaban: Kabinet di Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berubah – ubah. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 12 menteri memimpin departemen dan 4 menteri negara. Namun kabinet ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, para mentri bertanggung jawab kepada Presiden sehingga indonesia menganut Presidensil.

Dalam kehidupan negara demokratis terbentuk beberapa partai politik di Indonesia. Ada banyaknya partai politik maka dikeluarkan maklumat Pemerintah 14 November 1945 kabinet berubah menjadi kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir menjadi Perdana Mentri I di Indonesia. Perubahan kabinet ini dimaksud agar bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara – negara barat yang menganut paham demokrassi dan kabinet parlementer.