Pengertian Bupati, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pengertian Bupati

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia ialah sebutan guna kepala wilayah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yaitu kepala wilayah untuk wilayah kotamadya. Pada dasarnya, Bupati mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan wilayah menurut kepandaian yang ditetapkan bareng DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati adalah jabatan politis (karena diangkat oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Artikel terkait: 

Pengertian Kepala Desa

Pengertian Camat

Tugas Bupati

  • mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati;
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  • memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  • menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Baca Juga: Pengertian Kedaulatan Negara

Pengertian Dasar Negara

Berikut Wewenang Bupati antara lain: 

  • mengajukan rancangan Perda;
  • menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  • menetapkan Perkada dan Keputusan Bupati;
  • mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  • melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Pengertian Pemerintah Daerah

Berikut Kewajiban Bupati antara lain: 

  • menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • mengembangkan kehidupan demokrasi;
  • menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  • melaksanakan program strategis nasional;
  • menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  • menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
  • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Baca Juga: Fungsi Pokok Pemerintah Pusat