Pengertian Otonomi Daerah, Dasar Hukum, Pelaksanaan dan Tujuan

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berasal dari 2 kata yaitu “otonom” dan “daerah”. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: 6 Fungsi Pokok Pemerintah Pusat

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah: 

  • Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  • Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu: 

  • Tujuan Politik
  • Tujuan Administratif
  • Tujuan Ekonomi

Baca Juga: Pengertian Pemerintah daerah

Berikut tujuan utama otonomi daerah antara lain: 

  • Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
  • Keadilan Nasional.
  • Pemerataan wilayah daerah.
  • Mendorong pemberdayaan masyarakat.
  • Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
  • Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
  • Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
  • Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga: 10 Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia

Prinsip-prinsip Otonomi daerah yaitu: 

  • Prinsip otonomi seluas-luasnya
  • Prinsip otonomi nyata
  • Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Asas Otonomi daerah yaitu:

  • Asas kepastian hukum
  • Asas tertip  penyelenggara
  • Asas kepentingan umum
  • Asas keterbukaan
  • Asas proporsionalitas
  • Asas profesionalitas
  • Asas akuntabilitas
  • Asas efisiensi dan efektifitas

Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi:

  1. Asas disentralisasi
  2. Asas dekonsentrasi
  3. Asas tugas pembantu

Baca Juga: Pengertian Demokrasi, Menurut Pandangan Islam