PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Berikut ini , Soal LKS PG dan Essay PKN pemerintah negara Kurikulum 2013, beserta kunci Jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat.
Pilihan Ganda1-10
1. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah….
a. kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut
b. dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya
c. penanggung jawab berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
d. pelaksanaan pemerintahan tertinggi dari semua bidang pemerintahan
e. hanya kepada kepala negara dari negara yang bersangkutan
Jawaban: A
2. Sistem pemerintahan ke dalam yang diterapkan pada suatu negara bertujuan untuk….
a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia
b. memperluas pengaruhnya terhadap negara lain
c. mengantisipasi masuknya pengaruh ideologi lain
d. mencapai tujuan negara itu
e. menunjukkan identitas bangsa tersebut
Jawaban: A
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Republik pada pasa di atas menunjuk pada….
a. bentuk negara
b. bentuk pemerintahan
c. sistem pemerintahan
d. sistem kabinet
e. sistem demokrasi
Jawaban: B
4. Kekuasaan presiden bersifat diktator/otoriter dan tidak terbatas waktu selama dia mampu mempertahankan kekuasaan tersebut. Hal ini merupakan penerapan bentuk pemerintahan….
a. republik konstitusional
b. republik absolut
c. republik parlementer
d. monarki absolut
e. monarki konstitusional
Jawaban: B
5. Negara Jerman dibawah kekuasaan Adolf Hitler menerapkan sistem pemerintahan….
a. monarki absolut
b. monarki konstitusional
c. republik absolut
d. republik konstitusional
e. republik parlementer
Jawaban: C
6. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan, merupakan ciri sistem pemerintahan….
a. parlementer
b. presidensial
c. semipresidensial
d. monarki
e. republik
Jawaban: B
7. Tidak ada satu sistem pemerintahan yang sempurna, oleh karena itu dalam menetapkan sistem-sistem pemerintahan, kita harus….
a. mencari dan menemukan sendiri yang sesuai dengan kepribadian kita
b. melihat kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada
c. mengadopsi dari keberhasilan orang lain
d. sejarah ketatanegaraan yang sesuai dengan undang-undang dasar
e. berpedoman kepada negara-negara yang sudah maju
Jawaban: A
8. House of commons dan House of lords dalam sistem pemerintahan Inggris memegang kekuasaan….
a. legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. konsultatif
e. eksaminatif
Jawaban: B
9. Dalam supreme of court, di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahannya adalah….
a. MA berwenang melakukan pembekuan terhadap undang-undang
b. MA berwenang melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang telah disetujui DPR
c. MA berwenang membatalkan pensiun gubernur
d. MA berwenang membatalkan putusan wali kota/bupati
e. jawaban a, b, c, dan d benar
Jawaban: E
10. Dalam praktik ketatanegaraan, presiden harus mendapat persetujuan DPR sebelum melaksanakan undang-undang maupun menetapkan APBN. Oleh sebab itu, presiden harus bekerja sama dengan DPR. Hal ini berarti….
a. kedudukan presiden tidak tergantung pada DPR
b. kedudukan presiden tergantung pada DPR
c. kedudukan presiden sejajar dengan DPR
d. jawaban a dan c benar
e. jawaban a, b, dan c benar
Jawaban: D
11. Lembaga yang tidak termasuk alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat adalah….
a. presiden
b. menteri-menteri
c. DPR
d. MPR
e. Dewan Pengawasan Keuangan
Jawaban: E
12. Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial pada umumnya adalah….
a. presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif)
b. presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
c. presiden berasal dari partai pemenang pemilu
d. menteri-menteri dipilih oleh presiden
e. presiden berasal dari partai pemenang pemilu
Jawaban: B
13. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia adalah….
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. sistem konstitusional
c. menteri-menteri negara bertanggung jawab pada DPR
d. menteri-menteri negara adalah pembantu presiden
e. menteri-menterinegara diangkat dan diberhentikan oleh presiden
Jawaban: C
14. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dan berlakunya kembali UUD 1945 maka sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia adalah….
a. parlementer
b. presidensial
c. monarki konstitusi
d. monarki absolut
e. republik absolut
Jawaban: B
15. Dengan diadakannya pemilihan presiden secara langsung, berarti kita kembali pada prinsip dasar negara kita, yaitu….
a. rakyat merasa puas dengan pilihannya
b. UUD sebagai hukum dasar
c. merupakan sistem demokrasi yang benar
d. rakyat penentu segala sesuatu
e. kedaulatan berada di tangan rakyat
Jawaban: E
Soal Essay 1-5
1. Berikan pendapat Anda mengenai upaya pemerintah dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial!
Jawaban: Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional sepertii ASEAN, PBB, dan lain-lain. serta aktif dalam mengirimkan Pasukan Garuda di negara-negara yang sedang terjadi konflik atau perang
2. Berikan contoh berbagai macam gangguan yang dapat megancam rakyat!
Jawaban:
Gangguan internal –> gangguan yang terjadi dari dalam negeri
Contoh : korupsi, tawuran, melanggar HAM, narkoba, rasisme, agresi dan teorisme.
Gangguan eksternal –> gangguan yang terjadi dari luar negeri
Contoh : Sabotase, Spionase, Pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan aksi teror melalui jejaring sosial pada masa sekarang.
3. Berikan contoh macam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat!
Jawaban:
– moneter dan fiskal nasional
– yustisi/hukum
– pertahanan dan keamanan
– politik luar negeri
– agama
4. Terangkan pengertian tugas pembantuan!
Jawaban: Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
5. Terangkan alasan mengenai pentingnya perimbangan Kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah!
Jawaban:
1. Prinsip checks and balances dalam arti yg lebih luas.
2. Pembagian kekuasaan
3. pemerataan pembangunan
4. contoh nyata demokrasi
5. percepatan pembangunan
